Utamakan Komunikasi, Kedepankan Kerjasama Tim Work

Meskipun belum ada kejelasan tentang rencana relokasi RSUD Dr Mohammad Saleh ke wilayah selatan, Walikota Probolinggo HM Buchori terus menggenjot pelayanan prima bagi pasien yang dirawat di rumah sakit daerah tersebut. Pasalnya, ketidakjelasan relokasi itu terkait anggaran yang besar dan sekarang masih dikaji oleh DPR RI.“Kalau menurut keinginan masyarakat ya itu (relokasi dibutuhkan), tetapi belum tahu kapan. Yang penting sekarang ini pelayanan prima terutama SDM. Walaupun SDM sudah maksimal tentu harus bicara etika. Dengan performance yang tidak bersahabat itu menjadi kendala. Karena keramahan adalah poin kesembuhan bagi pasien,” katanya.

Fasilitas baru yang dimiliki RSUD saat ini, kata Walikota Buchori, seperti cuci darah dan VVIP agar jangan sampai warga Kota Probolinggo harus ke Malang atau Surabaya karena ada SDM di RSUD yang menangani. Tahun ini, pemkot juga memprioritaskan anggaran untuk pembelian alat kesehatan dan menuntaskan pelayanan.

Menyinggung soal RSUD yang berstatus BLUD, Buchori menegaskan bahwa pemkot tidak mencari PAD di rumah sakit. “Rumah sakit tidak diharuskan menyetor PAD tapi tetap mendapat dukungan dari pemkot. Dukungan anggaran itu untuk bagian-bagian yang tidak terpenuhi,” terang walikota yang bersyukur banyak masyarakat menggunakan (artinya sangat dibutuhkan) ruang baru di RSUD itu.

Anggaran untuk jamkesmas, jamkesda dan non kuota pun diharapkan oleh Buchori dapat dimanfaatkan betul-betul oleh masyarakat khususnya warga miskin. “Realisasinya harus tetap sasaran, tepat guna dan masyarakat bertul-betul mendapatkannya. Jika ada oknum yang memarginalkan golongan masyarakat tertentu, laporkan ke saya,” tegas Buchori lagi.

Ia juga menyentil tentang caranya membuat kebijakan di pemerintahan yang dipimpinnya selama dua periode ini. Buchori bilang, sesuai dengan langkah pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi dan memberikan pelayanan publik, semua satuan kerja di Kota Probolinggo telah menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dan seizin walikota.

“Semua (program dan kegiatan) sudah seizin saya. Saya berharap tidak ada overleap. Apabila ada pemahaman overleap, itu tidak benar. Semisal ada kegiatan yang overleap akan dikaji sesuai dengan ketentuan. Apa benar ada (overleap)? Kalau benar ya diserahkan ke satker terkait,” pungkasnya.